Unduh Wetboek van Strafrecht (WvS): Kitab Hukum Pidana Warisan Kolonial yang Masih Melekat hingga Kini!

Pernah ngebayangin gimana rasanya diadili pakai hukum pidana yang nggak ada terjemahan resminya? Itulah realitas yang terjadi di Indonesia selama puluhan tahun! Wetboek van Strafrecht (WvS), kitab hukum pidana warisan Belanda ini jadi dasar sistem peradilan kita, tapi versi terjemahannya cuma mengandalkan jasa para ahli—dan itu pun beda-beda versinya. Akibatnya? Banyak pasal karet yang gampang disalahin, kayak pasal "makar" yang artinya bisa meluas seenaknya 😤 4.

Buat kamu yang penasaran sama teks asli WvS atau butuh referensi hukum, artikel ini bakal pandu kamu cari dan unduh dokumennya—plus ngasih tahu apa yang perlu diwaspadai. Simak sampai habis!

Apa Itu Wetboek van Strafrecht (WvS)? Dasar Hukum Pidana Indonesia yang Masih "Belanda Banget"

Wetboek van Strafrecht (WvS), atau yang kita kenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adalah produk hukum Belanda yang dipaksakan buat Hindia Belanda (kini Indonesia). Meski Indonesia udah merdeka sejak 1945, kitab ini tetap dipakai berdasarkan UU No. 1 Tahun 1946. Parahnya, sampai sekarang nggak ada terjemahan resmi bahasa Indonesia dari pemerintah! Semua terjemahan yang beredar cuma hasil kerja individu seperti Moeljatno atau Andi Hamzah, dan itu pun versinya beda-beda 4.

Bayangin: satu pasal bisa ditafsirin macam-macam karena perbedaan terjemahan. Misal, kata Belanda "aanslag" (artinya: serangan kekerasan) sering diterjemahkan jadi "makar", tapi dalam praktiknya dipakai buat kriminalisasi aktivis atau kritikus pemerintah. Bahkan, pada 2018, organisasi masyarakat sipil kayak ICJR dan YLBHI sempat menggugat Presiden karena pemerintah gagal bikin terjemahan resmi, sesuai amanat UU Bahasa 4.

Era Baru: KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) vs. WvS Kolonial

Sejak 2 Januari 2023, Indonesia akhirnya punya KUHP nasional lewat UU No. 1 Tahun 2023. Kitab baru ini mencabut belasan aturan pidana kolonial, termasuk UU No. 1 Tahun 1946 yang jadi dasar berlakunya WvS 7. Tapi, bukan berarti WvS langsung hilang!

Apa bedanya KUHP Baru dan WvS?

Aspek                          WvS (Warisan Kolonial)                       KUHP Nasional (UU 1/2023)

Dasar Hukum                    UU No. 1/1946                                          UU No. 1/2023

Bahasa                         Belanda (tanpa terjemahan resmi)                      Indonesia

Sifat Aturan                Kaku, orientasi straf (hukuman)                Lebih adaptif, nilai lokal

Pasal Kontroversial        Pasal karet (e.g., makar, penghinaan)          Dirombak, tapi masih dikritik

Status            Dicabut sebagian, masih relevan untuk kasus lama            Berlaku penuh sejak 2023

Meski KUHP baru udah berlaku, WvS tetap penting buat:

• Pelaku kejahatan sebelum 2023 (asas retroaktif terbatas).
• Memahami sejarah hukum pidana Indonesia.
• Bahan perbandingan dalam penegakan hukum 7.

Bahaya! Terjemahan WvS yang "Sesat" dan Dampaknya ke Masyarakat

Karena nggak ada versi resmi, terjemahan WvS yang dipakai jaksa, hakim, atau polisi sumbernya beda-beda. Ini bahaya banget! Contoh nyatanya ada di pasal penghinaan (pasal 310 WvS) dan makar (pasal 107 WvS).

Dalam Memorie van Toelichting (Risalah Pembahasan WvS), "aanslag" (makar) diartikan sebagai serangan fisik kekerasan, bukan sekadar kritik politik. Tapi, di pengadilan, orang bisa dipidana karena demo damai atau posting kritik di medsos—hanya karena jaksa pakai terjemahan "makar" versi sempit! 

Pada 2020, ICJR bersama LeIP nerjemihin sebagian Risalah Pembahasan WvS buat lawan misinterpretasi ini. Fokus mereka ke pasal-pasal rawan penyalahgunaan kayak:

• Penghinaan
• Ujaran kebencian
• Makar
• Kejahatan kesusilaan 4.

Tapi tanpa dukungan pemerintah, upaya ini tetap nggak mengikat di pengadilan.

Download Wetboek van Strafrecht (WvS): Situs Resmi & Sumber Alternatif

Pengen baca teks asli WvS? Hati-hati! Banyak versi digital yang nggak lengkap atau sumbernya nggak jelas. Berikut panduan amannya:

📥 Link Download Wetboek van Strafrecht (WvS) PDF:

🔗 [Download  Wetboek van Strafrecht (WvS) PDF]

1. Situs Pemerintah Belanda (Voor Nederland)

Untuk WvS versi Belanda modern, cek government.nl. Ada juga aplikasi WvS Belanda di Google Play (link), tapi ini khusus hukum pidana Belanda—bukan versi Hindia Belanda yang dipakai Indonesia 6.

2. Arsip Digital Hukum Kolonial

• Naskah WvS Hindia Belanda (WvS voor Nederlandsch-Indië) edisi 1949 bisa diakses lewat:
• HathiTrust Digital Library (catalog.hathitrust.org)
• Perpustakaan UC Berkeley & University of Michigan 11.
• Tapi, ini buku scan fisik, bukan PDF.

3. Versi PDF Tidak Resmi

Ada file KUHPidana.pdf di Wikimedia Commons (118 halaman). Ini adalah terjemahan tidak resmi dari HukumOnline. Statusnya public domain, tapi kualitas terjemahan dipertanyakan 8.

⚠️ Peringatan Serius:

• Jangan pakai WvS buat dasar hukum aktif sekarang! KUHP baru (2023) sudah berlaku.
• Versi terjemahan online bisa berbeda dengan teks asli Belanda.
• Konsultasi ke ahli hukum sebelum mengutip!

Ngapain Download WvS? 4 Alasan Masih Relevan Dipelajari

• Meski udah dicabut, WvS tetap berguna buat:
• Bahan Pembanding Hukum
• Banyak pasal di KUHP baru adalah adaptasi dari WvS. Pahami konteks historisnya biar ngerti filosofi perubahan 47.

Analisis Kasus Lama

Kasus pidana sebelum 2023 pakai WvS. Pengacara atau akademisi butuh dokumen asli buat banding atau peninjauan kembali.

Ngelawan Misinterpretasi

Dengan baca Risalah Pembahasan (MvT), kita bisa lawan pasal karet. Contoh: MvT pasal "penghinaan" menyebut itu hanya untuk hinaan berat, bukan kritik umum 4.

Bahan Edukasi Publik

Masyarakat perlu tahu bahwa hukum pidana kita produk kolonial—dan itu mempengaruhi cara negara menghukum rakyatnya.

Penutur: Hukum Harus Jelas, Bukan Bikin Bingung!

Wetboek van Strafrecht adalah warisan kolonial yang problematik, terutama karena ketiadaan terjemahan resmi. Meski KUHP baru sudah menggantikannya, dampak penafsiran semena-mena selama puluhan tahun nggak bisa dihapus.

Buat yang pengen unduh WvS, pastikan:

• Tujuannya jelas: studi, bukan praktik hukum.
• Selalu bandingkan dengan KUHP baru (UU 1/2023).
• Waspada sama versi terjemahan—konsultasi ke ahli.

Pemahaman publik terhadap hukum pidana adalah hak, bukan privilege! Dengan ngerti sejarah WvS, kita bisa lebih kritis mengawal KUHP baru biar nggak mengulang kesalahan yang sama 🙌.

📌 Ingat!

Dokumen WvS yang didownload dari situs non-pemerintah bukan alat hukum sah. Untuk keperluan profesional, selalu gunakan KUHP terbaru via JDIH Mahkamah Agung atau BPK Peraturan 710.

Gimana pendapatmu soal pengaruh hukum kolonial di Indonesia? Share di komen! 👇

Berbagi :